Apa Bedanya Koperasi Dengan UU No 17 Tahun 2012 ?

Banyak yang menyayangkan dibatalkannya UU No 17 Tahun 2012 tentang perkoperasaian, mengingat regulasi yang digodok lama itu memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Seperti diberitakan, beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi [MK] membatalkan UU No. 17 Tahun 2012 dengan alasan bahwa Undang-undang ini tidak sesuai dengan konstitusi. Jelas MK membatalkan bukan tidak dengan alasan yang kuat. Berdasarkan pemberitaan Hukum online dinyatakan bahwa Mahkamah menilai Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian yang menyebut koperasi sebagai badan hukum tidak mengandung pengertian substantif, merujuk pada pengertian sebagai bangunan perusahaan khas. Hal tidak sejalan dengan koperasi seperti dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

”Dalil pemohon bahwa pengertian koperasi mengandung individualisme, sehingga dalil pemohon beralasan menurut hukum,” kata anggota Majelis, Maria Farida Indrati saat membacakan pertimbangan hukumnya.

Pasal 50 ayat (1) huruf a, ayat (2), huruf a dan e dan Pasal 56 ayat (1) yang memberi tugas kepada pengawas untuk mengusulkan pengurus, menerima atau menolak anggota baru hingga memberhentikan anggota kontradiktif dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) yang menjadikan demokrasi dan persamaan sebagai nilai dasar kegiatan koperasi. ”Pasal itu bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi,” tuturnya. (hukumonline, 2014)

Akan tetapi tahukan kita bahwa berapa besar uang negara yang telah keluar ketika undang-undang No. 17 Tahun 2012 ini dibuat dan disahkan menjadi undang-undang. Jelas banyak sekali (dalam artian pasti bisa ratusan juta). Pembatalan dari Undang-undang ini menyatakan betapa perlunya kerangka regulasi diperlukan di Negara kita.

Kerangka regulasi akan membantu kita khususnya setiap Kementerian/Institusi negara untuk memberikan panduan terkait regulasi apa yang dibutuhkan, substansinya dengan kesesuaian konstitusi, UU ini dibutuhkan untuk siapa, dan kira-kira apakah UU ini akan memberikan keuntungan kepada siapa dan berapa negara harus menganggarkan. Kerangka regulasi juga akan memproyeksikan apakah undang-undang ini dapat berjalan atau tidak, sehingga jelas kejadian pembatalan Undang-undang ini tidak akan terjadi.

Bayangkan saja untuk tahapan yang rumit untuk membuat undang-undang dimulai dari naskah akademi sampai masuk kedalam prolegnas, lalu ketika sudah masuk prolegnas dibahas di komisi yang penanggungjawab dari pembahasan undang-undang tersebut, lalu ke banggar untuk pendanaannya, lalu disahkan lalu hanya sekitar 2 (dua) tahun sudah dibatalkan dengan alasan substansi tidak sesuai dengan konstitusi. Bahkan yang menarik dari pembatalan UU ini adalah pembatalan bukan berdasarkan perpasal tapi keseluruhan dari Undang-undang ini.

Yang menyatakan dalam filosofi UU Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. ”Pengertian koperasi itu ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain dalam UU Perkoperasian, sehingga mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas.”

Jadi dengan demikian daripada rugi banyak lebih baik rugi sedikit; daripada rugi banyak hal dalam perjalanan koperasi lebih baik “korban” uang yang tidak sedikit juga – tetapi koperasi/ CU dapat tetap berjalan dengan semestinya jiwa koperasi.

Sementara menutupi kekosongan daripada undang-undang tersebut sehingga undang-undang lama Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU yang baru.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s